Pengertian APBN dan APBD (Tujuan, Fungsi, Prinsip)

Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga (RTK) dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu satu tahun.
Pendapatan nasional dapat juga diartikan sebagai produksi nasional, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya satu tahun.
Secara umum, Pengertian APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah suatu daftar/penjelasan secara rinci penerimaan dan pengeluaran negara dalam jangka waktu tertentu yang umumnya 1 tahun. Sedangkan Pengertian APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah perkiraan besarnya rencana pendapatan dan belanja daerah dalam jangka waktu tertentu dalam masa akan datang yang disusun secara sistematis dengan prosedur dan bentuk tertentu.

Pembahasan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

Berdasarkan dari UUD 1945 Pasal 23 yang berbunyi bahwa "Anggaran Pendatan dan Belanja Negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan APBN yang diusulkan oleh presiden maka pemerintah akan melaksanakan APBN tahun yang lalu.

Adapun langkah-langkah yang mengenai APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) adalah sebagai berikut.

Perencanaan
Pengesahaan RAPBN oleh DPR
Pelaksanaan APBN oleh pemerintah
Pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN oleh pemerintah kepada DPR.

Tujuan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

Tujuan APBN adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara yang dalam melaksanakan kegiatan produksi dan kesempatan kerja untuk meningkatkan perekonomian.

Prinsip APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

a. Prinsip penyusunan APBN berdasarkan dari aspek pendapatan adalah sebagai berikut...

Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran
Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara, sewa dalam pemakaian barang-barang milik negara
Penutupan ganti rugi dari kerugian yang diterima oleh negara dan denda yang sudah dijanjikan

b. Prinsip penyusunan APBN berdasarkan dari aspek pengeluaran negara

Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dari kebutuhan teknis yang telah diisyaratkan
Terarah, terkendali sesuai dari rencana program/kegiatan
Semaksimal mungkin dalam penggunaan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan dari segi kemampuan/potensi nasional

Fungsi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

a. Fungsi Alokasi

Sebagai alat dalam mengetahui alokasi yang diperlukan untuk masing-masing sektor pembangunan
Sebaga alat untuk mengatasi sasaran dan prioritas pembangunan yang kemudian dilaksanakan pemerintah

b. Fungsi Stabilitasi

Sebagai panduan keteraturan pendapatan dan belanja negara
Sebagai alat untuk menjaga stabilitas perekonomian negara
Sebagai alat untuk mencegah dalam terjadinya inflasi dan deflasi yang tinggi

c. Fungsi Regulasi

Sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi

d. Fungsi Distribusi

Semua penerimaan-penerimaan negara didistribusikan ke pos-pos pengeluaran yang telah direncanakan
Sebagai alat dalam pemerataan pengeluaran untuk tidak terpusat di salah satu sektor saja

Azas APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
Penyusunan program pembangunan tahunan dituangkan dari APBN yang berasakan antara lain sebagai berikut...

Kemandirian, yaitu sumber penerimaan dalam negeri terus ditingkatkan
Penghematan atau peningkatan dalam efisiensi dan juga produktivitas
Penajaman dalam perioritas pembangunan

Cara Penyusunan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
Dalam penyusunan APBN yang dilakukan pemerintah dalam bentuk rencana. rencana yang diajukan ke DPR, selanjutnya DPR membahas RAPBN dalam masa sidang. Sesudah RAPBN disetujui oleh DPR, RAPBN kemudian akan ditetapkan menjadi APBN melalui Undang-Undang. Bila RAPBN tidak disetujui, pemerintah kemudian menggunakan APBN tahun sebelumnya. Agar pelaksanaan APBN sesuai terhadap rencana maka dikeluarkan keputusan presiden mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pembahasan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Berdasarkan dari UU No. 32 Tahun 2004 mengenai pemerintah daerah, dalam pasal 2 menyebutkan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah."

Menurut pembagian daerah tersebut berarti APBD di tingkat provinsi yang ditetapkan secara bersama antara gubernur dengan DPRD tingkat I. APBD yang berada di tingkat kabupaten/kota ditetapkan secara bersama oleh bupati/wali kota dengan DPRD yang berada ditingkat II. APBD ditetapkan melalui Perda selambat-lambatnya dalam satu bulan setelah ditetapkan APBN.

Tujuan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
Tujuan APBD adalah untuk mengatur pembelanjaan daerah dari pendatan daerah yang telah direncanakan.

Unsur-Unsur APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah)
Unsur-unsur APBD adalah sebagai berikut...
a. Rencana besarnya biaya belanja dan pendapatan
b. Terdapat periodesasi/jangka waktu yaitu 1 tahun
c. Disusun dengan sistematis:

anggaran pendapatan dan anggaran belanja
anggaran belanja terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan

d. Prosedur dalam penyusunan tertentu dalam proses mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut...

penyusunan pra konsep oleh eksekutif
penyampaian ke DPRD
pembahasan di DPRD
penepatan anggaran

Fungsi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Fungsi Otoritsasi, APBD menjadi dasar bagi Pemerintah daerah dalam melaksanakan pendapatan dan belanja di tahun yang bersangkutan
Fungsi Perencanaan, APBD sebagai pedomandalam pemerintah daerah merencanakan kegiatan di tahun yang bersangkutan
Fungsi Pengawasaan, sebagai pedoman untuk menilai dan mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan
Fungsi Alokasi, sebagai pembagian yang diarahkan dengan tujuan mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
Fungsi Distribusi, berarti sebagai pendistribusian yang memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Dasar Hukum Keuangan Daerah dan APBD

UU. No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Bad VIII, Pasal 78 s/d 86)
UU. No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangna Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
PP No. 105. Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Kekuangan Daerah

Demikianlah Artikel singkat mengenai Pengertian APBN dan APBD (Tujuan, Fungsi, Prinsip). Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.

Pustaka :
Muliati, Weni. dkk. 2007. Ekonomi untuk Siswa Kelas XI SMA-MA. Bandung: Arca Media Utama. Hal: 29-35