Macam Macam Kabinet Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal (1950 - 1959)

Macam Macam Kabinet Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal (1950 - 1959) - Indonesia pernah menggunakan sistem pemerintahan Demokrasi Liberal sesuai dengan ketentuan UUDS 1959. Pada masa tersebut berlaku sistem kabinet parlementer yaitu perdana menteri memegang tanggung jawab terhadap pemerintahan serta para menteri memiliki tanggung jawab terhadap DPR atau parlemen. Sistem kabinet ini memiliki dampak kurang baik terhadap bangsa Indonesia karena membuat sistem pemerintahan RI tidak stabil. Hal tersebut dikarenakan banyak partai politik yang lebih mementingkan keperluan golongannya masing masing. Tidak heran jika banyak sekali bermunculan kabinet di Indonesia. Macam macam kabinet Indonesia pada masa demokrasi liberal memiliki tujuan dan program kerja masing masing demi memajukan bangsa.

Pada masa tersebut banyak sekali kabinet yang jatuh bangun. Para partai politik tidak sesuai dengan kepentingan rakyatnya. Bahkan banyak kabinet yang masa jabatannya pendek hingga membuat partai yang berkuasa tidak dapat melakukan program kerjanya dengan baik. Hal inilah yang menjadi faktor bermunculan berbagai kabinet di Indonesia. Nah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang macam macam kabinet Indonesia pada masa Demokrasi Liberal. Langsung saja dapat anda simak di bawah ini.

Macam Macam Kabinet Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal (1950 - 1959)

Pada masa Demokrasi Liberal, bangsa Indonesia menganut sistem kabinet parlementer. Sistem kabinet ini mengakibatkan berbagai persaingan diantara partai politik demi memperoleh kursi jabatan di parlemen. Ketika Indonesia menggunakan sistem pemerintahan demokrasi Liberal, Indonesia pernah mengalami 7 kali pergantian kabinet. Berikut macam macam kabinet Indonesia pada masa Demokrasi Liberal beserta penjelasannya:

 18 Perbedaan Negara Maju dan Negara Berkembang Lengkap

Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951)

Macam kabinet Indonesia pada masa demokrasi liberal yang pertama ialah kabinet Natsir. Pendirian kabinet ini diawali dengan pengangkatan Muhammad Natsir (Masyumi) oleh Presiden Sokerano sebagai formatur kabinet pada tanggal 22 Agustus 1950. Setelah itu Muhammad Natsir membentuk kabinet baru bernama Kabinet Natsir pada waktu 15 hari setelah pengangkatan. Kabinet ini memiliki program kerja yaitu diantaranya:

1. Menyelenggarakan dan mempersiapkan pemilu Konstituante dengan waktu yang singkat.
2. Menggalakkan usaha dalam pancapaian bangsa yang tentram dan aman.
3. Menyelesaikan dan memperjuangkan Irian Barat.

Pada tanggal 28 September 1950, Kabinet Natsir berhasil membuat bangsa Indonesia menjadi salah satu anggota PBB ke 60. Namun pada akhirnya kabinet Indonesia ini jatuh dan berakhir karena Mosi Hadikusumo (PNI) membubarkan dan membekukan DPRD Sementara.

Kabinet Sukiman (27 April 1951 - 23 Februari 1952)

Macam kabinet Indonesia pada masa demokrasi liberal yang kedua ialah kabinet Sukiman. Dikarenakan runtuhnya Kabinet Nastir, kemudian Dr. Suwiryo (PNI) dan Dr. Sukiman Wiryosanjoyo (Masyumi) ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai formatur kabinet selanjutnya. Kedua formatur tersebut membentuk kabinet baru pada masa demokrasi liberal dengan nama Kabinet Sukiman. Kabinet ini diketuai oleh perdana menteri Dr. Sukiman dengan wakilnya yaitu perdana menteri Dr. Suwiryo. Kabinet Sukiman memiliki program kerja diantarnya:

1. Melaksanakan sistem negara hukum yang tegas untuk menjamin ketentraman dan keamanan negara.
2. Mempercepat usaha pembangunan dalam menempatkan bekas pejuang.
3. Melakukan tindakan penyelesaian dalam mempersiapkan pemilu Konstituante.
4. Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif demi memperjuangkan perdamaian.
5. Menempatkan Irian Barat sebagai salah satu wilayah Republik Indonesia.

Kabinet Sukiman hanya bertahan 1 tahun saja. Runtuhnya kabinet Sukiman dikarenakan adanya kerjasama Indonesua dengan Amerika Serikat dalam hal keamanan negara sesuai dengan Mutual Security Aids (MSA)

Kabinet Wilopo (3 April 1952 - 30 Juli 1953)

Macam kabinet Indonesia pada masa demokrasi liberal selanjutnya ialah kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo ialah bentuk kabinet koalisi dari para pendukung seperti PSI, PNI dan Masyumi Natsir. Kabinet ini memiliki program kerja diantaranya:

1. Mempercepat tindakan perbaikan dalam membaharui sistem pendidikan dan pengajaran.
2. Melakukan tindakan pelengkapan Undang Undang Pemburuhan.
3. Menyempurnakan organisasi negara beserta alat alat negara untuk memajukan keamanan bangsa.
4. Memperjuangkan kembalinya Irian Barat.

 Kebijakan Politik Pintu Terbuka Dalam Pemerintahan Hindia Belanda

Kabinet Wilopo tidak bertahan lama. Pada akhirnya kabinet Indonesia ini berakhir karena adanya peristiwa Tangjung Morawa di Sumatera Utara. Peristiwa ini dipelopori oleh PKI dalam hal pembagian tanah.

Kabinet Ali (1 Agustus 1953 - 24 juli 1955)

Macam kabinet Indonesia pada masa demokrasi liberal selanjutnya ialah kabinet Ali. Kabinet Ali dapat disebut sebagai Kabinet Ali Wongso Arifin. Kabinet ini berdiri pada tanggal 30 Juli 1953. Adapun program kerja kabinet Al yaitu diantaranya:

1. Bidang dalam negeri yaitu melakukan tindakan yang berkaitan dengan pemilihan umum, keamanan, pemburuhan, organisasi negara, keuangan dan kemakmuran.
2. Bidang Irian Barat yaitu melakukan perjuangan merebut Irian Barat kembali agar menjadi wilayah kekuasaan Republik Indonesia.
3. Bidang politik luar negeri yaitu melakukan peninjauan kembali terkait hasil KMB dan melakukan sistem politik luar negeri bebas aktif.

Pada masa demokrasi Liberal, Kabinet Ali berhasil melakukan Konferensi Asia Afrika yang bertempat di Bandung. Kabinet ini berakhir karena adanya "Peristiwa 27 Juni 1955" yaitu peristiwa yang membuat pergantiian pemimpin Kepala Staf AD. Peristiwa ini mengakibatkan pengajuan mosi kepada DPR dari beberapa anggota parlemen.

Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 - 24 Maret 1956)

Macam kabinet Indonesia pada masa demokrasi liberal selanjutnya ialah kabinet Burhanuddin Harahap. Pembentukan kabinet Burhanuddin terjadi pada tanggal 11 Agustus 1955. Kabinet ini memiliki beberapa program kerja diantaranya:

1. Melakukan pengembalian moral pemerintah yang wibawa.
2. Melakukan pemilu atau pemilihan umum.
3. Melakukan pemberantasan korupsi.
4. Meneruskan perjuangan merebut Irian Barat kembali.

Pada masa demokrasi liberal, kabinet Burhanuddin Harahap berhasil melaksanakan pemilu pertama kali sejak Indonesia telah merdeka. Kemudian setelah pemilu terdapat pengumuman hasil pemungutan suara terkait pembagian kursi di parlemen atau DPR. Kabinet Burhanuddin Harahap menyerahkan mandatnya kepada Presiden dan mengundurkan diri pada tanggal 2 Maret 1956. Akhirnya pembentukan kabinet baru dilaksanakan dengan cara pemilu.

Kabinet Ali II (24 Maret 1956 - 14 Maret 1957)

Macam kabinet Indonesia pada masa demokrasi liberal selanjutnya ialah kabinet Ali II. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 85 Tahun 1956, telah diadakan pembentukan kabinet baru bernama Kabinet Ali II. Kabinet ini memiliki beberapa program kerja diantaranya:

1. Membatalkan hasil KMB.
2. Memperjuangkan Irian Barat secara de facto sebagai kekuasaan Indonesia dan melakukan pembentukan Provinsi Irian Barat.
3. Bidang dalam negeri yaitu melakukan tindakan pemulihan keamanan, melakukan perbaikan dalam bidang keuangan dan perekonomian, meningkatkan dan memperluas mutu pengajaran dan pendidikan, memperbaiki sistem pemburuhan serta memperkuat pertahanan.
4. Bidang luar negeri yaitu melakukan kerjasama dengan berbagai negara di Asia Afrika dan melakasanakan politik luar negeri bebas aktif.

 Romusha Pada Masa Penjajahan Jepang (Ketenagakerjaan, Kekejaman dan Dampak)

Pada masa deokrasi liberal, Kabinet Ali II berhasil mengirimkian misi garuda I ke Mesir, membatalkan hasil KMB dan membentuk Provinsi Irian Barat dengan berbagai ribu kota di Soasio, Maluku Utara. Namun pada akhirnya kabinet Ali II runtuh karena beberapa sebab yaitu karena mundurnya anggota kabinet satu persatu (keretakan tubuh dalam kabinet), adanya pemberontakan diberbagai daerah, dan munculnya Konsepsi Presiden 21 Februari 1957.

Kabinet Djuanda (9 April 1957 - 10 Juli 1959)

Macam kabinet Indonesia pada masa demokrasi liberal yang terakhir ialah kabinet Djuanda. Pada tanggal 9 April 1957 terdapat pelantikan Kabinet Djuanda atau Kabinet Karya. Kabinet ini memiliki beberapa program kerja diantaranya:

1. Membentuk Dewan Nasional.
2. Menormalkan kembali kondisi Republik Indonesia.
3. Memperjuangkan Irian Barat kembali.
4. Melanjutkan tindakan pembatalan KMB.
5. Mempercepat pembangunan.

Pada masa demokrasi liberal, Kabinet Djuanda berhasil menyelenggarakan rapat umum pada tanggal 18 November 1957 yang bertempat di Jakarta terkait pembebasan Irian Barat. Rapat tersebut didukung dengan adanya aksi mogok kerja bagi kaum buruh yang tergabung dengan perusahaan Belanda. Selain itu kabinet ini juga berhasil membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat. Kemudian Presiden Soekarno juga mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang berisi tidak berlakunya UUDS 1950 dan mulai berlakunya kembali UUD 1945. Setelah itu terjadi pergantian Kabinet Djuanda menjadi Kabinet Kerja.

Sekian penjelasan mengenai macam macam kabinet Indonesia pada masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal, bangsa Indonesia mengalami 7 kali pergantian kabinet. Semoga artikel ini bermanfaat. Terima kasih.

Advertisement